Prinsip Koperasi

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

• Prinsip Munkner

• Prinsip Rochdale

• Prinsip Raiffeisen

• Prinsip Herman Schulze

• Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

• Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun

1967

• Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

PRINSIP-PRINSIP MUNKNER

• Keanggotaan bersifat sukarela

• Keanggotaan terbuka

• Pengembangan anggota

• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

• Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

• Koperasi sbg kumpulan orang-orang

• Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

• Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

• Perkumpulan dengan sukarela

• Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan

tujuan

• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil

ekonomi

• Pendidikan anggota

PRINSIP ROCHDALE

• Pengawasan secara demokratis

• Keanggotaan yang terbuka

• Bunga atas modal dibatasi

• Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota

sebanding dengan jasa masing-masing anggota

• Penjualan sepenuhnya dengan tunai

• Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak

yang dipalsukan

• Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota

dengan prinsip-prinsip anggota

• Netral terhadap politik dan agama

PRINSIP RAIFFEISEN

• Swadaya

• Daerah kerja terbatas

• SHU untuk cadangan

• Tanggung jawab anggota tidak terbatas

• Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

• Usaha hanya kepada anggota

• Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

PRINSIP HERMAN SCHULZE

• Swadaya

• Daerah kerja tak terbatas

• SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan

kepada anggota

• Tanggung jawab anggota terbatas

• Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

• Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk

anggota

PRINSIP ICA

• Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya

pembatasan yang dibuat-buat

• Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu

orang satu suara

• Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

• SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota

sesuai dengan jasa masing-masing

• Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan

secara terus menerus

• Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama

yang erat, baik ditingkat regional, nasional

maupun internasional

PRINSIP MENURUT UU NO. 12/1967

• Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap

warga negara Indonesia

• Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi

sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

• Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing

anggota

• Adanya pembatasan bunga atas modal

• Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya

dan masyarakat pada umumnya

• Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

• Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai

pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

PRINSIP KOPERASI

UU NO. 25 / 1992

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai

dengan jasa usaha masing-masing anggota

• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

• Kemandirian

• Pendidikan perkoperasian

• Kerjasama antar koperasi